Pendataan Potensi Desa (PODES) Kabupten Bandung 2020

Tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung akan kembali mengadakan Pendataan Potensi Desa (Podes). Kegiatan itu akan mulai masuk tahap pencacahan lapangan pada tanggal 15 Juni - 17 Juli 2020. Berbagai macam infomasi terkait infrastruktur desa, potensi ekonomi dan sosial, serta informasi lainnya akan diperoleh melalui kegiatan ini. Sejak tahun 2008, pendataan Podes mengalami perubahan dengan adanya penambahan kuesioner suplemen kecamatan dan kabupaten/kota. Penambahan kuesioner tersebut bertujuan untuk meningkatkan manfaat data Podes bagi para konsumen data dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah. Salah satu peranan penting podes diantaranya adalah dalam pengalokasian dana desa, sebagai data dasar penyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG) untuk alokasi dana desa.apatkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Data Podes merupakan satu-satunya sumber data kewilayahan yang muatannya beragam dan memberi gambaran tentang situasi pembangunan suatu wilayah (regional). Ini berbeda dengan data dari hasil pendekatan rumah tangga yang lebih menekankan pada dimensi aktivitas sektoral. Keduanya sama penting dan menjadi kekayaan BPS. Pengumpulan data Podes 2020 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan. Petugas adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten Bandung, sementara narasumber adalah kepala desa/lurah atau narasumber lain yang memiliki pengetahuan terhadap wilayah target pencacahan.

Akurasi informasi pada publikasi hasil Podes sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keakuratan data yang dikumpulkan petugas lapangan, ketelitian dan konsistensi pengolahan data, serta ketepatan tabulasi dan penyajian data. Untuk memastikan akurasi dan ketepatan data yang dikumpulkan oleh petugas pencacah maka perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dokumen pencacahan secara benar. Kelancaran kegiatan pencacahan di lapangan juga menjadi tanggung jawab pengawas lapangan. Pengawas sekaligus berfungsi sebagai pemeriksa dokumen yang telah diserahkan pencacah kepada pengawas. Jika ternyata dokumen yang diterima tidak lengkap, tidak wajar, atau tidak konsisten maka pengawas dapat memberi tugas kepada pencacah untuk melakukan kunjungan ulang ke desa/kelurahan. Sebaliknya jika dokumen sudah lengkap maka dapat diserahkan kepada Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bandung. Selanjutnya Seksi Statistik Sosial memeriksa kelengkapan dokumen dan kelengkapan isian, batching, dan menyerahkan ke Seksi IPDS. Setiap pencacah diawasi pengawas lapangan (PML) selama proses pendataan dan hasil pendataan tersebut akan diperiksa oleh PML perihal kelengkapan, kewajaran, dan konsistensi. Kemudian PML akan memberikan rekomendasi perbaikan, jika masih ada data yang belum sesuai, yaitu dengan memberi tugas kepada pencacah untuk melakukan kunjungan ulang ke aparat desa/kelurahan atau narasumber terkait.

Dalam masa new normal saat ini, kegiatan podes tentu tetap dilaksanakan sesuai standar operasional namun menyesuaikan dengan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Semua ini dilakukan untuk tetap manjaga keberlangsungan kegiatan BPS sebagai penyedia data statistic namun juga dengan tetap meprioritaskan kamanan dan kesehatan para petugas lapangan baik pencacah maupun pengawas.